KOTA MAGELANG – Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz meminta jajarannya untuk tetap tenang menyikapi adanya surat dari Mabes TNI perihal permintaan pemakaian lahan Kantor Walikota Magelang oleh Akademi TNI. Menurut Dokter Aziz, sejauh ini pemerintah pusat masih merekomendasikan lahan seluas 40.000 meter persegi tersebut untuk kegiatan pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang.

“Saya harapkan ASN tetap tenang, tidak usah terlalu khawatir kalau diminta mengosongkan kantor. Tim sudah ke Jakarta kemarin, dan hasilnya, pemerintah pusat masih memberikan kelonggaran agar kantor walikota masih berfungsi sebagai kantor layanan Pemkot Magelang,” kata Aziz, usai menghadiri rapat paripurna APBD Perubahan tahun 2021, Jumat (17/9/2021) lalu.

Dokter Aziz membenarkan surat bernomor B/473/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Komandan Jenderal Akademi TNI Marsekal Madya Andyawan Martono itu telah sampai ke dirinya.

Di dalam surat itu tertulis permintaan Akademi TNI untuk menggunakan lahan Kantor Wali Kota Magelang menyusul rencana kegiatan Diktuk Taruna. Akademi TNI beralasan, penggunaan lahan sangat diperlukan karena akan memengaruhi hasil operasional pendidikan Menchandra Akademi TNI.

Selain itu, ada surat tersebut disebutkan bahwa Akademi TNI juga akan menggunakan lapangan Kantor Wali Kota Magelang untuk lokasi apel dan upacara kegiatan selama pendidikan Menchandra.

Kendati demikian, Dokter Aziz meminta para pegawainya tetap memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Tanpa perlu memikirkan hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan.

Menurutnya, segala upaya telah ditempuh Pemkot Magelang selama ini untuk menyelesaikan persoalan aset ini. Namun Pemkot Magelang hanya akan tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo.

“Kita menempati lokasi ini tidak serta merta menempati. Ada dokumen sejarah, ada proseduralnya, sehingga kalau diminta meninggalkan segera, saya kira tidak. Apalagi kita sama-sama aparat negara,” tegasnya.

Hasil koordinasi antara Pemkot Magelang dan Kementerian Polhukam, lanjut Aziz, dalam waktu satu bulan ini sudah ada keputusan lanjutan.

“Yang menentukan kita (Pemkot Magelang) pindah atau tidaknya itu Pemerintah Pusat. Bukan kita, bukan juga TNI. Sebulan lagi sudah ada keputusan,” tandas Dokter Aziz. (pemkotmgl)