Ditulis oleh : Ir. Joko Soeparno, MPL.
Pilkada tahun 2020 menghasilkan kepala daerah yang pelantikannya akan dilaksanakan pada 26 Februari 2021. Setelah resmi dilantik sebagai kepala daerah maka berbagai tugas dan tantangan akan segera dihadapi. Janji politik yang tertuang dalam visi, misi serta program unggulan sudah ditunggu realisasinya.
Janji politik yang awalnya disusun oleh think tank atau tim penyusun yang membantu calon kepala daerah, akan dihadapkan pada realita dan disandingkan pada regulasi, sehingga bisa dikemas dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Peran birokrasi sangat penting dalam membangun jalan bagi terwujudnya janji politik kepala daerah, karena para aparatur sipil negara yang diwadahi dalam perangkat daerah yang akan menerjemahkan visi, misi, dan program unggulan kedalam dokumen rencana serta dalam implementasi program dan kegiatannya.
Birokrasi juga akan menjembatani implementasi program unggulan kepala daerah yang semula berawal dari pendekatan politik ke pendekatan teknokratik, sehingga bisa kompatibel untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Langkah strategis yang perlu ditempuh adalah menjaga agar tidak terjadi perpecahan dalam birokrasi. Perpecahan sangat mungkin bisa terjadi apabila tidak ada langkah tegas untuk menekankan pentingnya mencapai tujuan diselenggarakannya pemerintahan daerah yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Tidak jarang terjadi, akan muncul figur-figur yang memanfaatkan situasi dengan memandang bahwa pergantian pimpinan tertinggi di daerah bisa menjadi peluang pengembangan diri. Persaingan yang cenderung tidak sehat antar aparatur sipil negara akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan program unggulan.
Dan disisi lain, dalam tubuh birokrasi sendiri harus terbangun semangat bersama untuk bersikap loyal kepada pimpinan tertinggi daerah. Loyalitas yang ditunjukkan dengan memberikan saran dan masukan secara obyektif dengan tetap menjunjung tinggi regulasi. Birokrasi yang loyal akan membuktikan aspek netralitas aparatur sipil negara dalam ajang pilkada.
Birokrasi harus berani untuk berkata ‘tidak’, apabila ada indikasi ketidak selarasan dengan koridor regulasi yang ada. Meskipun demikian, peluang-peluang kesesuaian regulasi harus tetap ditempuh secara optimal guna memberi jalan yang aman bagi terwujudnya program unggulan, yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang diusung.
Inilah saat untuk membuktikan bahwa birokrasi mampu tetap utuh, loyal dan profesional meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah.
Catatan :
Artikel ini juga ditayangkan di suarabaru.id dengan judul yang sama
