Pemkot Magelang Mulai Data Calon Penerima Kartu Pra Kerja

10 April 2020

Comments

MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang mulai mendata warga yang berhak memperoleh Kartu Pra Kerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Calon penerima diprioritaskan pekerja muda yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan akibat virus ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang, Gunadi Wirawan menjelaskan, penerima kartu tersebut selanjutnya bisa mendapatkan insentif yang berasal dari APBN. Namun sebelumnya mereka harus mendaftarkan diri secara daring (online) terlebih dahulu.

“Calon penerima manfaat Kartu Pra Kerja bisa mengakses laman www.prakerja.go.id mulai ini pekan ini,” kata Gunadi, saat dihubungi, Kamis (9/4/2020).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang, Gunadi Wirawan.

Selanjutnya, Disanaker akan mengusulkan nama-nama calon pemilik Kartu Pra Kerja yang kemudian akan diseleksi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Pengusulan dilakukan setiap minggu kepada Disnaker Provinsi Jawa Tengah.

“Pemerintah pusat nantinya akan melakukan wawancara kepada calon penerima Kartu Pra Kerja. Jika lolos, para pemilik kartu berhak mendapatkan dana insentif,” katanya.

Gunadi menyebutkan, besaran per orang mencapai Rp 3,5 juta dengan rincian Rp 650.000 per bulan per orang, ditambah dana pelatihan Rp 1 juta, dan biaya survei Rp 150.000. Adapun pelatihan bisa kisaran 3-4 bulan.

Ia pun meminta perusahaan yang melakukan PHK akibat dampak virus corona untuk memberitahu Disnaker, agar para korbaxn PHK bisa didaftarkan lewat Pemkot Magelang.

Gunadi mengatakan Disnaker bisa melayani sosialisasi terkait kartu Pra Kerja ini, tetapi dengan syarat warga harus mematuhi physical distancing (pembatasan fisik). Namun pihaknya tetap menyarankan pendaftaran via online.

Dia menyarankan agar sosialisasi bisa diberikan kepada perwakilan saja. Misalnya wakil dari perusahaan yang melakukan PHK tersebut sehingga informasi nantinya bisa diteruskan kepada korban PHK yang bersangkutan.

“Soal target berapa maksimalnya, kita tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. Kami hanya diminta untuk memantau pergerakan perusahaan yang terimbas pandemi corona. Sebisa mungkin kita harapkan PHK tidak terjadi,” ucapnya.

Menurut Gunadi, wewenang pemilihan penerima Kartu Pra Kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, hanya boleh memantaunya saja.

“Juga memberi sosialisasi. Kritetia penentu ada di tangan pemerintah pusat, misalnya memprioritaskan pekerja muda yang terdampak Covid-19, menjadi tulang punggung keluarga, berasal dari keluar tak mampu, dan lainnya. Kita tidak wewenang untuk mengintervensinya,” pungkasnya. 

Kota Magelang Belajar Toleransi ke Kota Singkawang

Kota Magelang Belajar Toleransi ke Kota Singkawang

KOTA SINGKAWANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang belajar tentang toleransi dan kerukunan antar-umat beragama di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Senin (30/1/2023). Kota Singkawang dipilih menjadi daerah tujuan karena kota ini dinobatkan sebagai Kota Toleran...

Related Posts

2 Comments

2 Komentar

  1. Galih Yudianto

    Semoga para pengemudi ojek online bisa ikut daftar kartu pra kerja

    Balas
  2. Galih Yudianto

    Semoga para pengemudi ojek online bisa ikut daftar kartu pra kerja..karna kami tulang punggung keluarga dan harus menafkahi keluarga kami…sedangkan kami harus dirumah karna adanya pandemi covid 19 kami perlu bantuan…kami berangkat ngojek juga tidak ada customer..🙏🙏

    Balas

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *