Stakeholder Harus Sinergi dan Nyawiji Membangun Kota Magelang

21 Juli 2023

Comments

KOTA MAGELANG – Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja keras menjalankan amanat dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh stakeholder harus berkolaborasi menangani persoalan-persoalan seperti khususnya kemiskinan dan pengangguran yang ada di wilayah ini.

“Masalah yang harus dituntaskan adalah kemiskinan dan pengangguran, termasuk fasilitas atau pelayanan publik,” kata Dokter Aziz pada Expose Hasil Riset Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2022 oleh LPPM Universitas Tidar Magelang di Prambanan Hall 1 Hotel Puri Asri Magelang, Kamis (20/7/2023).

Dokter Aziz mencontohkan, persoalan air minum yang masih harus dituntaskan oleh PDAM Kota Magelang. Dia ingin seluruh masyarakat Kota Magelang dapat menikmati fasilitas umum secara layak. Dengan tegas dia meminta OPD untuk nyawiji bersama kepala daerah membangun Kota Magelang. Meskipun demikian, Dokter Aziz membuka diri jika ada kritik maupun saran kepadanya.

“Kritik saja Wali Kota Magelang, karena kepemimpinan yang saya kembangkan adalah kepemimpinan yang nyawiji,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Magelang Agus Satiyo Hariyadi memaparkan, Expose/Paparan Riset Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2022 tersebut merupakan pelaksanaan dari program Pendidikan Politik Masyarakat.

Maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala daerah atau kemampuan individu dan kinerja kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang kinerja dan kepemimpinan kepala daerah.

“Selanjutnya, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang,” jelas Agus.

Adapun peserta kegiatan diantaranya, Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur, pejabat Forkopimda Kota Magelang, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Magelang, KPU Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang dan tamu undangan.

Sementara itu, Ketua LPPM Untidar Eni Budi Orbawati menerangkan, berdasarkan hasil analisis pembahasan terkait hasil survei, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan Wali Kota Magelang dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi kepemimpinan yang efektif dan dimensi kepemimpinan sosial.

Disampaikan, dimensi kepemimpinan yang efektif menunjukkan pada kategori sangat tinggi (84,16). Begitu juga dimensi kepemimpinan sosial mencapai 84,53. Hal ini disebabkan oleh faktor pribadi Kepala Daerah dipersepsikan dengan baik oleh 432 responden.

Eni menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain Kepala Daerah Kota Magelang merupakan sosok yang religius dan jujur dalam bermasyarakat dan dinilai selalu memimpin dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kota Magelang.

“Hal ini juga tercermin dengan diraihnya predikat Kota Magelang sebagai kota toleran. Oleh karena itu predikat Kota Toleran tetap dipertahankan dan perlu dioptimalkan,” ungkapnya.

Kemudian, perlunya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program unggulan Kota Magelang agar program-program tersebut berkelanjutan sehinga dapat menjaga amanah kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat terhadap kepemimpinan wali kota.

Terkait tindakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, contohnya melalui program Jemput Sakit Antar Sehat, maka program tersebut perlu keberlanjutan dan peningkatan kualitas. Program Ngopi Bareng Pak Wali, perlu inovasi dan keberlanjutan sehingga dapat meningkatkan responsivitas birokrasi.

Dalam dimensi kepemerintahan hasil temuan lapangan dari jawaban respoden menyatakan bahwa masyarakat merasakan kepuasan terhadap pelayanan publik diantaranya melalui Mall Pelayanan Publik. Oleh karena itu perlu dioptimalkan pelayanan publik dan perlu dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, serta perlu diberikan Reward dan Punishment.

“Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa variable kepemimpinan sosial yaitu komunikatif, kolaboratif, responsive dan penggerakan partisipasi masyarakat menunjukan kategori yang tinggi,” katanya. (pemkotmgl)

Siaran Pers no: 481.5/19/7/133/2023

Related Posts

0 Comments

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *