INDISIPLINER, TUJUH PNS KOTA MAGELANG KENA SANKSI

  • Admin
  • 2019-07-16
  • 148 Views

MAGELANG - Pemerintah Kota Magelang setidaknya telah menindak 7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, pada 2018 lalu. Dari 7 tersebut, 3 orang dijatuhi sanksi ringan dan 4 orang dikenakan sanksi berat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Magelang, Aris Wicaksana, menjelaskan 3 PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kategori ringan diberi teguran lisan, teguran tertulis dan membuat pernyataan tidak puas secara tertulis. 

"Sanksi ini sifatnya pembinaan, mereka kita beri waktu untuk membuktikan. Kalau ternyata yang bersangkutan tidak masuk kerja karena sakit bisa dievaluasi lagi," kata Aris, disela-sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Disiplin PNS Pemkot Magelang 2019, di Hotel Puri Asri Magelang, Selasa (16/7/2019).

Sedangkan untuk pelanggaran berat, lanjutnya, dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun, penurunan atau pelepasan jabatan serta diberhentikan secara hormat tanpa pemberitahunan sebelumnya.

"Yang berat kebanyakan karena meninggalkan pekerjaan tanpa keterangan yang jelas, selama 46 hari kerja, dan beberapa faktor lainnya," sebut Aris.

Aris tidak memungkiri tahun ini ada sejumlah PNS yang terindikasi melakukan pelanggaran dispilin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010. Namun sejauh ini BKPP masih mengumpulkan pembuktian-pembuktian.

"PNS yang tidak disiplin ada banyak faktor, karena kurang pengetahuan, karena mentalitas. Kalau mental agak susah, kalau ada sidak misalnya nama atau orang yang muncul ya itu-itu saja," ucap Aris.

Untuk itu, menurut Aris, perlunya bimtek pembinaan disiplin PNS Pemkot Magelang untuk mengurangi pelanggaran disiplin para pelayan masyarakat tersebut. Peserta bimtek kali ini diikuti oleh 50 peserta, mulai dari Kepala sekolah dasar (SD) dan SMP se-Kota Magelang, pejabat eselon 3, pejabat pengawas eselon 4, unsur auditor inspektorat, dan lainnya.

"Kami mengadakan bimtek ini karena kami menengarai di kalangan pejabat Pemkot Magelang masih banyak yang belum memahami, mengerti, dan tanggung jawabnya sebagai atasan langsung terhadap pembinaan disiplin. Jadi kami perlu update lagi pemahaman itu," papar Aris.

Kemudian, dari hasil evaluasi BKPP, format berita acara yang dibuat oleh masing-masing OPD masih belum sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Misalnya di dalam pemberkasan masih dibuat apa adanya sehingga tidak bisa dilakukan penyidikan, padahal ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

"Atasan bertanggung jawab langsung terhadap bawahan. Dia harus mengingatkan jika terjadi pelanggaran oleh bawahan, jangan lakukan pembiaran, karena kalau dibiarkan maka atasan juga dikenakan hukuman yang sama," tegas Aris.

Pembina Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai BKPP Kota Magelang, Doni Rustato, menambahkan Bimtek yang diselenggarakan pada 16-17 Juli 2019 ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain dari BKPP, Inspektorat, Bagian Hukum Setda Kota Magelang dan Kantor Daerah Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta.

“Setelah bimtek ini diharapkan PNS lebih tertib. Adapun yang melanggar bisa ditindak lanjuti. Selama ini kalo ada masalah langsung dikirim ke BKPP, padahal itu bukan tugas kami. Kami baru akan menindak lanjuti pelanggaran yang berdampak luas dan besar," ujarnya. (hms)

Panen Ubinan Padi…
Berita
2019-11-22
Cantiknya Bunga Tabebuya…
Berita
2019-11-22
2.000 Pemuda Hadiri…
Berita
2019-11-21
ASN Korpri Kota…
Berita
2019-11-20
Raih Opini WTP,…
Berita
2019-11-20
PPDB TK-SD-SMP Di…
Berita
2019-04-22
Pertamina Tukar Gas…
Berita
2018-09-26
Pemkot Magelang Cari…
Berita
2018-08-06
Aplikasi Si Bahenol…
Berita
2018-08-18